Sistem Pemajakan Mampukah Cegah Korupsi

Saat ini, hampir setiap hari kita disuguhi pemberitaan di televisi dan media cetak tentang perkembangan kasus korupsi Wisma Atlet yang diduga melibatkan anggota DPR. Nilai proyek di Kemenpora tersebut mencapai 191,6 miliar dengan dugaan nilai suap kurang lebih sebesar 13%.  Proyek tersebut merupakan proyek pengadaan  bangunan, yang kalau kita lihat dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan maka atas penghasilan yang diterima kontraktor dari proyek tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penghasilan jasa konstruksi.

Sistem Pemajakan

Dalam UU PPh dikenal 2 sistem pemajakan yaitu bersifat final dan non final (menggunakan lapisan tarif pasal 17). Atas penghasilan tertentu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya yaitu bersifat final yang jenis, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongannya atau pemungutannya diatur dengan Pemerintah, pengenaan pajak penghasilan bersifat final  dengan dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

–    Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;

–    Kesederhanaan dalam pemungutan pajak;

–    Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal pajak;  pemeretaan dalam pengenaan pajaknya; dan

–  Memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi antara lain mengatur bahwa Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat   final dengan tarif yang beragam diantaranya :

a.    2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa       yang memiliki kualifikasi usaha kecil;

b.    4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

c.    3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

d.    4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

e.    6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Dari peraturan tersebut terlihat bahwa atas nilai proyek pelasanaan kontruksi terutang PPh Final sebesar 2%, atau 3%, atau 4%  dari Nilai kontrak, maka jika dibandingkan dengan dugaan suap sebesar 13%  maka sungguh ironis bahwa nilai pajak untuk penerimaan negara jauh lebih kecil dari dugaan nilai suap tersebut.

Biaya Usaha Jasa Konstruksi Menurut UU Perpajakan

Seluruh biaya yang secara nyata digunakan dalam rangka proyek konstruksi secara akuntasi komersial tentunya dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung laba/rugi proyek. Namun tidak halnya untuk penghitungan pajak yang telah bersifat final.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 138 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 94 Tahun 2010 dalam pasal 13 disebutkan  bahwa Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Sehingga seluruh biaya proyek termasuk didalamnya mungkin adalah suap, sumbangan atau gratifikasi kepada pihak-pihak tertentu yang sekiranya melanggar UU Tindak Pidana Korupsi,  secara fiskal pengeluaran tersebut tidak diperhitungkan lagi untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak karena sistem pemajakan untuk usaha konstruksi telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Mampukah Sistem Pemajakan Cegah Korupsi?

Dari fungsi Budgeter (penerimaan negara), pemerintah (DJP) nampaknya tidak mau ambil pusing dengan lebih menyederhanakan pemajakan atas penghasilan usaha jasa konstruksi, karena berapapun laba proyek/usahanya maka pajaknya dikenakan dengan single tarif dan langsung selesai penghitungannya dari nilai kontrak.

Namun dengan adanya finalisasi/ single tarif pajak atas penghasilan jasa konstruksi bahwa aliran dana ataupun biaya yang berkaitan dengan suap tidak berpengaruh terhadap jumlah pajak perusahaan konstruksi artinya komponen biaya tidak dapat teridentifikasi dengan baik oleh DJP karena tidak terdapat urgensi secara langsung terhadap penambahan pajak dari perusahaan jasa konstruksi yang melakukan suap, maka fungsi pengaturan dalam hal ini DJP tidak mampu membantu program pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan baik.

Pertanyaannya : Siapakah yang diuntungkan dari sistem pemajakan seperti ini?

Tinggalkan komentar

Filed under Perpajakan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s