Pajak Hotel vs. Pajak Pertambahan Nilai

Usaha perhotelan (hotel bintang) di seluruh Indaonesia pada tahun 2009 tumbuh sekitar 6% dari tahun 2008 yaitu sebesar 1.240 dari tahun 2008 sebesar 1.169 usaha hotel bintang. Dengan jumlah tamu per hari   meningkat dari 75.879 pada tahun 2008 menjadi 84.566 pengunjung. Dengan tiga tempat sebaran utama yaitu di Bali, DKI Jakarta dan Kepulauan Riau (sumber BPS diolah).

Dengan peningkatan jumlah hotel dan tamu secara langsung akan meningkatkan Pendapatan daerah melalui Pajak Daerah, yaitu berupa Pajak Hotel. Seperti di DKI Jakarta Pajak Daerah menjadi penerimaan utama yaitu yaitu dari seluruh pendapatan  sebesar 22, 96 Trilyun pada APBD 2010, dan 22, 17 Trilyun pada APBD 2009, meskipun untuk Pajak Hotel, restoran dan Hiburan mengalami penurunan.

Dengan berlakunya  Dua buah Undang-Undang pada tahun 2010 yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi pedoman dalam penentuan pendapatan usaha  jasa perhotelan yang menjadi obyek pajak daerah atau PPN guna optimalisasi Pendapatan negara (Pusat)  maupun Daerah.

Dalam penerapannya dilapangan  seringkali terjadi perbedaan pendapat diantara pengusaha hotel maupun petugas pajak daerah dan pajak negara dalam menentukan obyek Pajak Daerah atau Pusat . Sehingga dalam kesempatan ini penulis mencoba menyampaikan obyek-obyek Pajak Hotel atau  PPN dari usaha perhotelan.

Perkembangan usaha hotel saat ini bahwa usaha jasa perhotelan mencatatkan jenis  penghasilannya yang cukup luas  berupa : Sewa kamar, sewa ruangan/pertemuan/meeting, sewa kamar untuk kantor/toko, spa/sauna, diskotek, panti pijat,  fitness/tempat kebugaran, karaoke, agen perjalanan, toko obat/klinik, sewa alat penunjang meeting dan lain-lain.

Untuk menjelaskan satu persatu atas jenis penghasilan tersebut apakah termasuk dalam obyek pajak hotel atau PPN, maka penulis mencoba menjabarkan obyek sebagai berikut:

 

PAJAK HOTEL

Sesuai UU. 28 Tahun 2009,yang dimaksud  Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang : fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Sedangkan menurut   Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah  No.65  Tahun 2001, Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk: (a.)fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; (b.)              pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek              yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan; (c.)           fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;  (d.) jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud UU. 28 Tahun 2009 adalah:(a). jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;        (b).jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. (c).  jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; (d). jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan (e). jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Tidak termasuk objek Pajak Hotel menurut   Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah  No.65  Tahun 2001 adalah: (a.) penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;           (b). pelayanan tinggal di asrama, dan pondok pesantren;  (c.) fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; (d.) pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel; (e.) pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : (Pasal 4 UU.No.42 tahun 2009)

  1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  2. impor Barang Kena Pajak;
  3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
  7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
  8. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: (Pasal 4A ayat 3 UU.PPN)

  1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
  2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
  4. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: (Pasal 4A ayat 3 UU.PPN)

Jasa pelayanan kesehatan medis; jasa pelayanan sosial;jasa pengiriman surat dengan perangko; jasa keuangan;jasa asuransi;jasa keagamaan;jasa pendidikan; jasa kesenian dan hiburan;jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;jasa tenaga kerja; jasa perhotelan; jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; Jasa penyediaan tempat parkir; Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan Jasa boga atau katering

Dalam memori penjelasan dijelasakan lebih lanjut bahwa Jasa perhotelan meliputi:

1.            jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta  fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan  untuk tamu yang menginap; dan

2.            jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel,        losmen, dan hostel.

Dari pengertian hotel  , obyek dan pengecualiannya, tampak dalam  UU. No.28 Tahun 2009, telah  memperluas cakupan obyek Pajak Hotel dari peraturan sebelumnya (PP 65/2001)  diantaranya penghilangan obyek Tidak termasuk objek Pajak : (a.) penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel  (b.) fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran (c.) pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.

Dari pengertian jasa perhotelan yang dikecualikan dalam UU PPN meliputi  jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta  fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan  untuk tamu yang menginap

Kesan tumpang tindih atau rebutan obyek pajak terutama pada sewa bagian/ruangan dari bangunan hotel (untuk kantor/toko etc.)  Berdasarkan fakta di lapangan hampir seluruh hotel telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak PPN, sehingga atas sewa ruangan/bangunan hotel oleh bukan tamu  yang selama ini dikenakan PPN telah diterbitkan faktur pajak yang oleh Penyewa/tenant digunakan sebagai kredit pajak masukan. Lalu bagaimanakah dengan berlakunya UU Pajak Daerah yang baru; apakah dengan penghilangan obyek yang tidak termasuk dalam obyek pajak hotel ini langsung menjadikannya obyek Pajak Hotel. Disisi lain UU PPN masih mengecualikan obyek pajak jasa perhotelan hanya untuk tamu yang menginap dan jasa sewa ruangan atau sejenisnya untuk kegiatan acara pertemuan.

About these ads

1 Komentar

Filed under Perpajakan

One response to “Pajak Hotel vs. Pajak Pertambahan Nilai

  1. fiokiky

    bener ….saya sdh mengalami sendiri masalah seperti tsb, tp pada akhirnya pihak hotel lebih memilih untuk mengenakan PPN krn selain pengusaha hotel msh dapat memanfaatkan VAT in terkait persewaan tsb jg ada tuntutan dr para penyewa ruangan bahwa mereka lebih suka dikenakan PPN krn dapat menggunakan PPN yg dipungut sebagai kredit pajak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s